Sekda Pijay, Drs H Abd Rahman Puteh SE MM.

 

 

Laporan Idris Ismail I Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Pengadaan mobil bagi Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Pidie Jaya serta tiga pipinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), secara filosofi diklaim untuk menyelamatkan marwah daerah.

Berdasarkan atas kemampuan keuangan.

Sekretaris Daerah (Sekda) , Drs Abd Rahman Puteh SE MM kepada Serambinews.com, Rabu (16/10/2019) mengatakan, publik jangan melihat merek Alphard sebagai mobil mewah.

Tapi harganya lebih murah Rp 1,27 miliar, daripada mobil Land Cruiser Prado yang harganya mencapai Rp 2,7 miliar, dan Harrier yang mencapai Rp 1,7 miliar.

Kedua mereka mobil itu digunakan oleh beberapa pimpinan Kabupaten/Kota lainnya di Aceh.

Namun, dengan pertimbangan kemampuan keungan daerah, maka untuk pengadaan mobil pimpinan daerah, pihaknya memilih mobil yang lebih murah yaitu, Alphard Rp 1, 27 miliar dan Verlfire Rp 1,2 miliar.

"Jadi, dasar kajiannya secara filosofinya adalah mobil operasional pejabat ini semata-mata untuk menunjang tugas pemerintah, sekaligus menjaga marwah daerah Pijay dari 23 Kabupaten lainnya di Aceh. Maka sekali lagi tidak ada yang berlebihan dan memfoya-foya uang rakyat, " ujarnya.

Abd Rahman menyebutkan, dalam fakta pengadaan pengadaan mobil operasional bagi para pejabat eksekutif dan legeslatif di Pijay itu, telah sesuai dengan aturan yaitu Peraturan Penerintah (PP) Nomor 16 tahun 2018, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendag) nomor 7 tahun 2016, tentang sarana dan prasarana kerja.

Adapun pengadaan mobil bagi pejabat itu, pihak Pemkab setempat telah menempatkan pos anggaran sebesar Rp 5,5 miliar.

Melalui sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) 2019.

Seperti diketahui, ada sembilan unit tunggangan operasional pejabat.

Berupa dua unit mobil Alphard dan Verlfire bagi Bupati dengan alokasi dana Rp 1,27 Miliar dan Rp 1,2 Miliar.

Tiga Pajero Sport untuk tiga pimpinan dewan Rp 1,7 Miliar.

Tiga Innova untuk tiga asisten Rp 1,068 Miliar.

Serta satu unit mobil Xspander untuk Ketua MPU Rp 251 juta.

Meski dalam beberapa hari, pengadaan mobil operasional dinas para pejabat Pijay, telah menuai sorotan tajam dari berbagai pihak.

Namun, menurutnya hal itu perlu dicermati secara seksama.

Bahwa, sembilan mobil operasional itu, semata-mata untuk menunjang tugas kedinasan.

Bukan untuk bermewah-mewahan.

"Jadi tidak ada yang berlebihan dengan pengadaan mobil operasional ini, apalagi setiap bupati yang baru secara aturan mesti diberikan mobil yang baru, yang sejatinya telah digunakan sejak awal tahun dari pengadaan satu tahun sebelumnya," jelasnya.

Perlu diketahui, kondisi ril saat ini, mobil operasional dinas Wakil Bupati, H Said Mulyadi SE MSi merupakan mobil bekas dari bupati sebelumnya, HM Gade Salam yang telah berusia 11 tahun lebih.

Kondisinya, kerap mogok saat melakukan tugas kedinasan.

Baik di dalam maupun ke luar daerah.

Maka secara filosofi, ini menjadi hal yang miris ketika Pemkab mengabaikan fasilitas pendukung kedinasan (mobil) ini.

Lalu, pengadaan mobil bagi para asisten sejak satu periode (lima tahun), tidak pernah dilakukan.

Para asisten selama ini menggunakan bekas pimpinan dewan periode 2009-2014.

Kemudian untuk pengadaan mobil Pajero Sport bagi tiga pimpinan dewan yang baru, di semua daerah tetap dilakukan pengadaan mobil operasional.

Pengadaan mobil dinas baru bagi tiga pimpinan dewan, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendag) nomor 7 tahun 2016 tentang sarana dan prasarana kerja.

Sesuai Permendag itu, bagi setiap pimpinan dewan bisa menggunakan kendaraan dinas yang ditanggung oleh pemerintah.

Dengan menggunakan kendaraan, baik berupa sedan atau minibus yang berkapasitas 2.500 cc bagi ketua.

Sedangkan wakil ketua bekapasitas 2.200 cc.

Demikian halnya pengadaan mobil Xpander bagi ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), yang selama ini menggunakan sepeda motor.

Malah dampak dari penggunaan sepeda notor ini, ketua MPU Tgk H Said Abdullah atau lebih kerap disapa Abati Paradeu ini, pernah mengalami musibah kecelakaan lalulintas.

"Saya rasa ini menjadi pertimbangan nurani yang mesti dilakukan," imbuhnya. (*)

 

Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Sekda Pijay Sebut Pengadaan Mobil Dinas Untuk Menjaga Marwah Daerah, https://aceh.tribunnews.com/2019/10/16/sekda-pijay-sebut-pengadaan-mobil-dinas-untuk-menjaga-marwah-daerah?page=all.
Penulis: Idris Ismail
Editor: Nurul Hayati